Sejumlah Perwakilan guru honorer menyampaikan aspirasinya ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (9/11/22), pada pukul:13;09;58 WIB, terkait ketidakpastian status dan penempatan kerja usai dinyatakan lolos tahap passing grade prioritas 1 seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.
Berdasarkan data KSP, dari total 193.954 guru honorer se-Indonesia yang dinyatakan lolos passing grade prioritas 1 PPPK Tahun 2021, sekitar 54.000 guru di antaranya masih terkatung-katung tanpa surat keputusan (SK) pengangkatan dan penempatan.
Salah satu perwakilan, Guru Honorer dari Daerah Lampung Selatan (Lamsel), Fulkan Gaviri mengatakan,
"Dengan dibukanya pendaptaran PPPK disemua daerah Indonesia, kami sejumlah guru honorer sudah mengikuti sesuai yang di instruksikan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) pusat dan pemerintah daerah, dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap untuk mengikuti Tes PPPK, sejumlah guru honorer di Lampung Selatan ikut mendaftarkan diri sebagai calon diangkatnya guru PPPK dengan Pemerintah,” terang Fulkan.
Fulkan juga menegaskan bahwa Guru Honorer yang sudah lolos passing grade PPPK belum mendapat kepastian dari Pemerintah.
“Namun sejumlah Guru Honorer yang sudah lolos passing grade PPPK masih belum mendapatkan kepastian dan belum diserap karena alasan APBD yang kurang,” tegas guru honorer perwakilan asal Lampung Selatan Fulkan Gaviri.
Dirinya juga menuturkan, di Daerah Lampung Selatan hanya 70 guru yang menerima SK.
"Ada sekitar 797 guru yang lulus passing grade. Namun, hanya 70 guru atau kurang dari 10 persen di antaranya menerima SK. “Alasannya karena tidak ada anggaran,”tambahnya.
Sejumlah guru honorer berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyikapi dan menanggapi keluhan sejumah guru yang sudah lolos passing grade seluruh Daerah di Indonesia, dari jasanya guru honorer anak bangsa cerdas dan majunya negara Indonesia.
(Bst/Red)