BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Praktik dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya kembali menjadi sorotan publik.
Keberadaan sejumlah oknum pengecor atau yang kerap disebut sebagai "mafia BBM" diduga menguasai aktivitas pengisian BBM hingga kendaraan tertentu disebut kerap berada di sekitar area SPBU 24345107. Kondisi tersebut memicu desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Tulang Bawang, mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh.
Penggeledahan yang sebelumnya dilakukan pihak Kejaksaan pada akhir Juni lalu di kantor BUMD diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut. Masyarakat kini menanti perkembangan proses hukum dan meminta agar pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan maupun penyitaan dokumen semata.
“Penggeledahan dan penyitaan dokumen itu baru langkah awal. Ujian sesungguhnya bagi APH adalah keberanian mengungkap siapa saja yang diduga berada di balik aktivitas ini, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum internal BUMD maupun pihak lainnya,” tegas perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Tulang Bawang.
Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Jika memang ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan juga tertuju pada kondisi di lapangan. Sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk melakukan pengisian berulang disebut berada di sekitar area pengisian dalam waktu lama. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu akses masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan. Karena itu, apabila benar terjadi penyalahgunaan distribusi, praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Masyarakat berharap Kejari dan Polres Tulang Bawang dapat bersinergi dalam mengungkap persoalan tersebut secara profesional, termasuk menelusuri aliran distribusi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak yang memberikan fasilitas atau perlindungan terhadap praktik tersebut.
Publik juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih. Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, masyarakat berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai adanya praktik mafia BBM dan keterlibatan pihak tertentu tersebut masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum. Konfirmasi dari pihak manajemen PT Tulang Bawang Jaya maupun aparat penegak hukum terkait perkembangan perkara ini juga penting untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
(Joni/Red)