BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan di Kampung Purwa Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, yang dikerjakan CV Riska Riski Konstruksi, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat (LBH PKR), Joni Sanjaya, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengusut berbagai dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sorotan LBH PKR semakin menguat setelah muncul informasi mengenai dugaan pembagian uang senilai Rp300 ribu hingga Rp400 ribu yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas di sekitar proyek.
Joni Sanjaya mempertanyakan secara terbuka asal-usul uang tersebut, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, serta apa tujuan sebenarnya dari pemberian uang itu.
"Kalau memang ada pembagian uang, harus jelas sumbernya dari mana, menggunakan anggaran apa, siapa yang memberikan, kepada siapa uang itu diberikan, dan untuk kepentingan apa. Jangan sampai uang yang berkaitan dengan proyek negara digunakan tanpa kejelasan," tegasnya.
Menurut LBH PKR, setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara wajib dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, dugaan aliran uang tersebut perlu ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam upaya memperoleh klarifikasi, pihak media telah menghubungi penanggung jawab pelaksana berinisial SD melalui pesan pada Sabtu (14/11/2026).
Namun, jawaban yang diberikan hanya berupa kalimat singkat, "Terima kasih Warey. Salam hormat ya."
Balasan tersebut belum memberikan penjelasan mengenai berbagai pertanyaan yang disampaikan, khususnya terkait dugaan pembagian uang, mekanisme pengawasan, serta pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan.
Sikap tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik masih membutuhkan jawaban dan klarifikasi dari pihak terkait.
LBH PKR meminta APH tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan dan sejumlah aspek penting lainnya.
Dugaan pembagian uang: Menelusuri asal-usul uang Rp300 ribu hingga Rp400 ribu, pihak pemberi dan penerima, serta tujuan pemberiannya.
Pengawasan proyek: Memeriksa sejauh mana fungsi pengawasan Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Tenaga kerja dan tenaga ahli: Memastikan kualifikasi serta sertifikasi tenaga ahli maupun pekerja yang dipersyaratkan dalam proyek konstruksi.
Kendali pelaksanaan proyek: Memastikan siapa yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif atas seluruh tahapan pekerjaan.
Penggunaan anggaran: Memeriksa kesesuaian antara anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan realisasi pembangunan di lapangan.
Joni Sanjaya menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia meminta APH, termasuk aparat pengawas internal pemerintah, melakukan pemeriksaan secara independen apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah berbagai informasi yang berkembang tersebut memiliki dasar atau justru tidak terbukti.
"Jangan sampai persoalan ini dibiarkan menjadi tanda tanya. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui keterbukaan dan pemeriksaan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Joni.
Redaksi BONGKARSELATAN.COM menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan substantif dari pihak CV Riska Riski Konstruksi terkait dugaan pembagian uang dan sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada manajemen CV Riska Riski Konstruksi, saudara SD, Dinas PUPR, PPK, maupun pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini perlu diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
(Tim)