BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Persoalan buruknya kualitas layanan internet PT Biznet Cabang Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan Rakyat (LBH PKR) DPD Tulang Bawang bersama perwakilan konsumen resmi melayangkan surat pengaduan sekaligus memberikan tenggat waktu selama 7 x 24 jam kepada manajemen PT Biznet untuk memberikan klarifikasi dan penyelesaian konkret.
Langkah tersebut ditempuh menyusul keluhan sejumlah pelanggan yang mengaku mengalami gangguan jaringan internet selama berbulan-bulan. Kualitas sinyal dinilai lemah, tidak stabil, bahkan kerap tidak dapat digunakan secara optimal untuk menunjang aktivitas pekerjaan maupun kebutuhan komunikasi.
Ironisnya, di tengah buruknya kualitas pelayanan tersebut, pelanggan tetap diwajibkan membayar tagihan bulanan secara penuh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak konsumen. Sebab, pelanggan tidak hanya membayar sebuah layanan, tetapi juga berhak mendapatkan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
Melalui pendampingan LBH PKR DPD Tulang Bawang, para konsumen menyampaikan tujuh tuntutan kepada manajemen PT Biznet, yakni:
Perbaikan Jaringan Menyeluruh: Mendesak perusahaan melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur jaringan agar layanan internet kembali normal, kuat, dan stabil.
Penyesuaian Tagihan: Meminta adanya pemotongan atau penyesuaian biaya bulanan selama pelanggan mengalami gangguan dan tidak mendapatkan layanan secara optimal.
Ganti Rugi Konsumen: Meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami pelanggan akibat buruknya kualitas pelayanan.
Evaluasi Pelayanan Cabang: Meminta manajemen pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan PT Biznet Cabang Menggala, termasuk mekanisme penanganan keluhan pelanggan.
Klarifikasi Resmi: Mendesak Direktur PT Biznet memberikan penjelasan tertulis mengenai persoalan gangguan jaringan dan langkah penyelesaian yang akan dilakukan.
Mediasi Secara Resmi: Meminta perusahaan menjadwalkan pertemuan dan mediasi secara terbuka di Kantor Cabang Biznet Menggala dengan melibatkan perwakilan konsumen dan LBH PKR.
Kepastian Penyelesaian: Meminta manajemen memberikan komitmen dan batas waktu yang jelas terkait perbaikan jaringan serta pemenuhan hak-hak pelanggan.
Ketegangan antara pihak konsumen dan perusahaan turut mencuat setelah upaya klarifikasi awal dilaporkan tidak berlangsung di kantor operasional perusahaan, melainkan diarahkan ke rumah pribadi.
Situasi tersebut memunculkan keberatan dari pihak pendamping konsumen yang menghendaki agar komunikasi dan mediasi dilakukan secara resmi, profesional, serta transparan melalui kantor perusahaan.
LBH PKR menilai persoalan ini tidak seharusnya dipandang sebatas keluhan teknis jaringan. Lebih dari itu, terdapat persoalan mengenai kepastian pelayanan, tanggung jawab penyedia jasa, serta perlindungan hak konsumen.
LBH PKR DPD Tulang Bawang menegaskan, tenggat waktu 7 x 24 jam diberikan sebagai kesempatan kepada manajemen PT Biznet untuk menunjukkan iktikad baik dan memberikan jawaban resmi.
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada tanggapan maupun langkah penyelesaian yang konkret, pihaknya menyatakan siap membawa persoalan ini ke jalur pengaduan lebih lanjut.
Sejumlah lembaga yang akan dituju antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah tersebut dimaksudkan agar persoalan pelayanan internet di wilayah Tulang Bawang mendapatkan perhatian dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Bagi konsumen, persoalan ini bukan semata-mata tentang cepat atau lambatnya koneksi internet. Namun, menyangkut kesesuaian antara kewajiban pembayaran pelanggan dengan kualitas layanan yang diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi manajemen PT Biznet terkait surat pengaduan dan tujuh tuntutan konsumen tersebut masih dinantikan.
Publik kini menunggu apakah manajemen PT Biznet akan memberikan klarifikasi sekaligus menghadirkan solusi nyata, atau justru membiarkan persoalan keluhan pelanggan ini berlanjut ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan regulator.
(Tim)