BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang senilai Rp4.156.352.957,78 menjadi sorotan serius. Pasalnya, kepala tukang proyek mengungkapkan bahwa dirinya bersama para pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan kontraktor pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Terlebih, proyek bernilai lebih dari Rp4,15 miliar tersebut menggunakan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang, Ferdi, S.H., M.H., didesak segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
Sorotan tidak hanya tertuju kepada kontraktor pelaksana, tetapi juga kepada pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pekerjaan.
Sekretariat DPRD Hanya Menggunakan Hak Pakai, Tanggung Jawab Anggaran di Dinas PUPR
Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam persoalan gedung tersebut hanya menggunakan fasilitas berdasarkan hak pakai.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan, tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada pada jajaran Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang.
Dengan demikian, Kepala Dinas PUPR Ferdi, S.H., M.H., diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung DPRD tersebut.
Publik juga meminta kejelasan mengenai siapa pejabat yang secara resmi ditetapkan sebagai PA, PPK, dan PPTK, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kontraktor pelaksana.
Persoalan ini penting diperjelas agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara pihak pengguna gedung dan instansi yang menangani kegiatan rehabilitasi.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah kepala tukang menyampaikan bahwa dirinya bersama para pekerja tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.
Padahal, ketentuan mengenai kompetensi tenaga kerja konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) mewajibkan pengguna jasa dan/atau penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap status kompetensi tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek rehabilitasi Gedung DPRD Tulang Bawang.
Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, pihak terkait diminta mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
Kadis PUPR, PPK, dan PPTK Diminta Jangan Tutup Mata
Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp4.156.352.957,78, pengawasan proyek tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi.
Dinas PUPR diminta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, antara lain:
Kelengkapan dan keabsahan Sertifikat Kompetensi Kerja tenaga konstruksi.
Kesesuaian tenaga kerja dengan persyaratan dokumen kontrak.
Kualitas pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis.
Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PPK dan PPTK.
Kesesuaian realisasi pekerjaan dengan penggunaan anggaran.
Kontraktor pelaksana yang dalam informasi awal disebut CV Su juga diminta memberikan klarifikasi mengenai pengakuan kepala tukang tersebut.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, evaluasi dan sanksi harus diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan serta kontrak pekerjaan.
Proyek rehabilitasi gedung pemerintahan bukan sekadar pekerjaan fisik. Di dalamnya terdapat tanggung jawab hukum, administrasi, mutu konstruksi, dan keselamatan tenaga kerja.
Prinsip kepastian hukum dan perlindungan warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pekerjaan yang memperhatikan hak dan keselamatan pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Kadis PUPR Ferdi, PPK, PPTK, maupun kontraktor pelaksana masih diperlukan untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Publik mendesak Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan peninjauan langsung, membuka hasil pemeriksaan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai proyek rehabilitasi Gedung DPRD senilai Rp4,15 miliar hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan aturan kompetensi tenaga kerja dan standar keselamatan konstruksi. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan setiap dugaan pelanggaran wajib diperiksa secara transparan.
(Tim)