BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Proyek rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang senilai Rp4,15 miliar yang dikerjakan CV Surya Gemilang Indonesia kini berada dalam sorotan serius. Dugaan penggunaan tenaga kerja konstruksi tanpa Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) memunculkan pertanyaan besar terhadap kepatuhan kontraktor dalam menjalankan pekerjaan yang bersumber dari uang negara.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi proyek. Kompetensi tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta tanggung jawab penyedia jasa terhadap hasil pembangunan.
Merespons laporan yang disampaikan, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tulang Bawang dikabarkan akan melakukan peninjauan lapangan untuk mendalami informasi dan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Langkah aparat kepolisian ini menjadi perhatian publik. Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga wajib memenuhi seluruh persyaratan teknis, administrasi, dan ketentuan perundang-undangan.
Ketua DPD LBH TPIKOR bersama tiga jurnalis yang mengawal persoalan ini menegaskan bahwa dugaan penggunaan tenaga kerja tanpa sertifikasi kompetensi harus diperiksa secara serius.
Mereka merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui regulasi Cipta Kerja, yang mengatur kewajiban pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan.
"Jangan sampai proyek pemerintah bernilai Rp4,15 miliar justru mengabaikan ketentuan yang telah diatur undang-undang. Kalau memang ditemukan tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan kompetensi, siapa yang harus bertanggung jawab? Kontraktor, pengawas, atau pihak yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pekerjaan?" tegas Ketua DPD LBH TPIKOR.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri bukan hanya keberadaan sertifikat tenaga kerja, tetapi juga dokumen kontrak, persyaratan personel, laporan pengawasan, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Sorotan juga diarahkan kepada dinas terkait dan pihak pengawas proyek. Sebab, pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan formalitas untuk melengkapi dokumen administrasi.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp4,15 miliar dan masa pelaksanaan 140 hari kalender, setiap tahapan pekerjaan semestinya berada dalam pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan ketidaksesuaian tenaga kerja tersebut benar, perlu dijelaskan bagaimana proses pengawasan berlangsung dan apakah persyaratan penyedia jasa telah diperiksa sejak awal pekerjaan.
LBH TPIKOR meminta Unit Tipikor Satreskrim Polres Tulang Bawang tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi melakukan pendalaman secara objektif berdasarkan dokumen dan fakta yang ditemukan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Surya Gemilang Indonesia maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penggunaan tenaga kerja konstruksi tanpa sertifikasi kompetensi tersebut.
Sikap diam ini membuat sejumlah pertanyaan publik belum terjawab. Apakah seluruh tenaga kerja telah memenuhi persyaratan? Apakah pengawas mengetahui kondisi tersebut? Dan bagaimana pertanggungjawaban kontraktor terhadap kualitas pekerjaan yang dibiayai uang negara?
Pihak kontraktor dan dinas terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.
Kini perhatian tertuju kepada Unit Tipikor Satreskrim Polres Tulang Bawang. Publik menunggu pembuktian melalui pemeriksaan lapangan dan pendalaman dokumen proyek.
Uang negara bukan milik kontraktor, bukan milik pejabat, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum. Jangan biarkan proyek miliaran rupiah luput dari pengawasan.
Berita ini disusun berdasarkan informasi dan laporan yang diterima redaksi. Dugaan pelanggaran masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
(Tim)