PJU Padam di Jalintim Bujung Tenuk, Anggaran Rp4,66 Miliar Dipertanyakan Warga

Rabu, 23 September 2026

PJU Padam di Jalintim Bujung Tenuk, Anggaran Rp4,66 Miliar Dipertanyakan Warga

Rabu, 23 September 2026,


BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG - Minimnya penerangan di sepanjang Jalan Lintas Timur (Jalintim), kawasan Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan warga dan pengguna jalan.


Puluhan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) disebut dalam kondisi padam sehingga sejumlah titik di jalur tersebut terlihat gelap pada malam hari. Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan dan kerawanan keamanan bagi masyarakat yang melintas.


Pantauan tim media di lapangan serta keluhan warga menunjukkan adanya sejumlah titik yang minim penerangan. Padahal, ruas Jalintim merupakan jalur strategis yang dilalui kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang, hingga kendaraan berat.


Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran penerangan jalan di Kabupaten Tulang Bawang.


Warga menyoroti data paket pengadaan melalui sistem e-procurement dengan Kode Paket 10190552000, yang tercantum dengan nama paket “Belanja Listrik Lampu Jalan” dan nilai pagu sekitar Rp4.669.606.900 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.


Namun, keberadaan anggaran tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai anggaran khusus untuk perbaikan seluruh PJU di kawasan Bujung Tenuk. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan mengenai rincian penggunaan anggaran, cakupan layanan, komponen belanja, serta realisasinya di lapangan.


Warga Minta Transparansi

Salah seorang warga Bujung Tenuk berinisial AL mempertanyakan kondisi penerangan di kawasan tersebut.

“Jalan ini jalur utama kendaraan besar dan dekat dengan permukiman warga. Kalau malam gelap, tentu membuat pengendara tidak nyaman dan khawatir. Kami mempertanyakan bagaimana pengelolaan anggaran penerangan jalan tersebut,” ujar AL.


Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas penerangan yang menjadi bagian dari pelayanan publik dapat berfungsi dengan baik, terutama di ruas jalan yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.


“Kalau memang ada lampu yang rusak, seharusnya segera diperbaiki. Kalau ada persoalan pembayaran listrik atau pemeliharaan, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan,” katanya.

Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Sorotan

Minimnya penerangan menjadi perhatian karena kondisi jalan pada malam hari berkaitan dengan jarak pandang pengendara, terutama pada ruas yang dilalui kendaraan berat.


Dokumen kajian keselamatan transportasi Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026 yang dipublikasikan STTD juga menempatkan sejumlah ruas Jalan Lintas Sumatera sebagai jalur strategis yang dilalui kendaraan barang, kendaraan berat, bus, serta masyarakat. Kajian tersebut turut memuat kebutuhan peningkatan fasilitas keselamatan pada sejumlah ruas, termasuk penerangan jalan.


Karena itu, warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan ketika terjadi kecelakaan atau setelah mendapat sorotan masyarakat.


Mereka meminta adanya pengecekan menyeluruh terhadap kondisi PJU, mulai dari lampu, jaringan listrik, panel, sambungan, hingga mekanisme pembayaran listrik dan pemeliharaan.


Dorong Audit dan Klarifikasi Anggaran

Warga juga meminta Inspektorat maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran yang direalisasikan dengan kondisi fasilitas di lapangan.


Namun, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, kontrak, laporan realisasi, pembayaran listrik, serta pemeriksaan fisik di lapangan.


Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling tuding, melainkan mendapatkan penjelasan resmi berdasarkan data.


“Yang kami minta sederhana, lampu jalan diperbaiki dan penggunaan anggarannya transparan. Kalau memang anggarannya sudah digunakan sesuai aturan, silakan dijelaskan kepada masyarakat. Kalau ditemukan masalah, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar AL.


Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi PJU di kawasan Bujung Tenuk maupun rincian paket anggaran tersebut.


Konfirmasi dan hak jawab dari pihak terkait tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan ini.


(Joni/Red)

TerPopuler