BONGKARSELATAN.COM, LAMPUNG SELATAN - Ironis. Ruas jalan penghubung Desa Sukabanjar dan Desa Banjarsuri, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadi akses penting masyarakat justru diperbaiki secara swadaya oleh warga.
Kerusakan jalan yang disebut sudah berlangsung bertahun-tahun membuat masyarakat mengambil inisiatif menggalang dana dan bergotong royong melakukan perbaikan pada sejumlah titik yang dinilai paling membutuhkan penanganan.
Warga menilai kondisi jalan tersebut sudah cukup memprihatinkan. Selain menghambat mobilitas, jalan yang rusak juga disebut berpotensi membahayakan pengguna kendaraan.
“Sering terjadi kecelakaan di jalan ini. Makanya kami berinisiatif menggalang dana dari masyarakat untuk membangun cor rambat beton,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (14/9/2026).
Klaim Warga: Sebagian Jalan Belum Tersentuh Pembangunan
Menurut keterangan warga, sebagian ruas jalan terakhir mendapat penanganan sekitar 2017. Bahkan, dari total sekitar enam kilometer ruas jalan di wilayah Sukabanjar, kurang lebih tiga kilometer disebut belum pernah mendapat pembangunan dari Dinas PUPR sejak 1997.
Keterangan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena ruas jalan itu merupakan jalur yang digunakan sehari-hari untuk berbagai kepentingan.
Mulai dari aktivitas warga antardesa, akses menuju perkebunan, mengangkut hasil pertanian hingga perjalanan menuju pusat Kecamatan Sidomulyo.
Di tengah kondisi tersebut, warga akhirnya memilih tidak hanya menunggu. Mereka mengumpulkan dana secara patungan untuk melakukan perbaikan secara bertahap.
Namun, swadaya masyarakat tentu memiliki keterbatasan. Perbaikan secara mandiri dinilai tidak mungkin menjadi solusi permanen untuk kerusakan jalan yang mencapai beberapa kilometer.
Sudah Diajukan, Bahkan Disebut Berulang Kali Diukur
Warga mengaku persoalan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan agar mendapat penanganan melalui program pemerintah daerah.
Bahkan, warga menyebut telah dilakukan peninjauan dan pengukuran terhadap ruas jalan tersebut.
“Pengajuan sudah berkali-kali kami sampaikan ke Dinas PUPR. Pengukuran juga sudah dilakukan beberapa kali bersama anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Sutaji, dan perwakilan PKB,” ungkap warga.
Meski demikian, hingga September 2026, masyarakat mengaku belum melihat realisasi pembangunan sebagaimana yang mereka harapkan.
Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status usulan pembangunan jalan tersebut.
Apakah sudah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah? Jika sudah, kapan pekerjaan akan direalisasikan? Dan jika belum, apa yang menjadi kendalanya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting bagi warga yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Warga Minta Kepastian, Bukan Sekadar Pengukuran
Masyarakat berharap Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas PUPR memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status ruas jalan Sukabanjar–Banjarsuri.
Warga tidak hanya mengharapkan kembali dilakukan peninjauan atau pengukuran, tetapi meminta adanya kepastian mengenai program, anggaran, serta jadwal penanganan.
Bagi masyarakat, perbaikan secara swadaya merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan bersama. Namun, pembangunan jalan dalam skala beberapa kilometer membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dari sisi anggaran dan kewenangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi ruas jalan tersebut, termasuk status usulan, hasil pengukuran, maupun rencana penanganannya.
Tim media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dan pihak terkait lainnya guna memastikan informasi mengenai sejarah penanganan, status jalan, serta rencana pembangunan ruas Sukabanjar–Banjarsuri.
(Red)