Lamsel, Bongkarselatan.com -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kalianda mendesak Pemerintah Pusat menstabilkan semua harga bahan pokok. Pasalnya menyambut Bulan Suci Ramadhan semua kebutuhan pokok harian harganya melambung tinggi, Senin (04/04/2022).
Ketua Umum HMI cabang Kalianda Nashihuddin menyampaikan dengan secara lantang kepada media ini, "bahwa seharusnya Pemerintah Pusat melalui Menteri Perdagangan menstabilkan semua harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama Bulan Suci Ramadhan sampai kedaerah-daerah terpenuhi.
"Sesuai amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 93 ayat e, yakni tugas Pemerintah ialah mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok atau barang penting, itu yang seharusnya menjadi landasan Pemerintah bukan malah diatur oleh pasar, mengingat suasana Ramadhan seperti ini kebutuhan pokok harian menjadi lebih besar konsumsinya seperti minyak goreng, bawang, telur yang sangat dibutuhkan masyarakat, Hal ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Lampung selatan". Ujar Nashihuddin
"Belum lagi selesai masalah kelangkaan bahkan kenaikan harga minyak goreng, dilanjut kenaikan harga bahan bakar pertamax serta isu yang di lontarkan Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tentang akan adanya kenaikan bahan bakar pertalite dan juga gas lpg 3 kg.
"Seharusnya pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman di Bulan Suci Ramadhan ini dengan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat menjadi panik, menaikan ataupun merencanakan kenaikan harga bahan pokok makanan dan kebutuhan dasar, yang nantinya akan memberatkan masyarakat yang penghasilannya rendah.” Lanjutnya
Sementara itu Ia juga meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang tentang proyek pemindahan Ibu Kota Baru, karna masih banyak yang menjadi prioritas Pemerintah hari ini, menurutnya pemindahan Ibukota baru di Kalimantan seperti dipaksakan dengan tidak memperhatikan dampak-dampak yang ada seperti dampak ekologis, hanya mengedepankan kepentingan politis. Karena hari ini mencuat wacana akan menunda pemilu serta menambah periodeisasi jabatan Presiden. Maka pemindahan Ibu Kota negara adalah kepentingan Oligarki bukan Urgensi, sehingga masih bisa ditunda dan memberikan prioritas ke pemulihan Ekonomi Nasional." Tutupnya
( Bustami )