Proyek Jembatan Rp2,6 Miliar di Purwa Jaya Disorot! Pengawas PUPR dan Konsultan Dipertanyakan, Tim Investigasi Desak APH Turun Tangan -->

Minggu, 15 November 2026

Proyek Jembatan Rp2,6 Miliar di Purwa Jaya Disorot! Pengawas PUPR dan Konsultan Dipertanyakan, Tim Investigasi Desak APH Turun Tangan

Minggu, 15 November 2026,


BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Proyek pembangunan jembatan senilai Rp2,6 miliar di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan serius setelah tim investigasi gabungan menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.


Sorotan utama tertuju pada dugaan tidak hadirnya pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pengawas konsultan, hingga tenaga ahli yang seharusnya bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.


Temuan tersebut tertuang dalam laporan investigasi bernomor 001/INV-LBH-BS/XI/2026 yang diterbitkan DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat (PKR)-Tipikor bersama tim media, Sabtu (14/11/2026).


Berdasarkan laporan hasil investigasi, tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 13.20 WIB. Saat itu, aktivitas pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Namun, tim mengaku hanya menemukan sejumlah pekerja tanpa kehadiran pengawas dari pihak konsultan maupun Dinas PUPR.


Dua nama yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut adalah Yulis, yang disebut sebagai pengawas konsultan, serta Ali, yang disebut sebagai pengawas dari Dinas PUPR. Keduanya dilaporkan tidak berada di lokasi ketika tim melakukan pemeriksaan.


Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah itu. Sebab, keberadaan pengawas bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan memiliki peran penting dalam mengendalikan mutu, volume, metode pelaksanaan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.


Tidak hanya persoalan pengawasan, tim investigasi juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian identitas kepala tukang antara dokumen proyek dengan kondisi di lapangan.


Dalam dokumen proyek tercantum nama Joko Sarwoto sebagai kepala tukang bersertifikat. Namun, berdasarkan hasil peninjauan tim, pekerjaan di lokasi disebut dipimpin oleh seseorang bernama Edo.


Tim investigasi menyebut sertifikat kompetensi pihak yang memimpin pekerjaan tersebut belum dapat diperlihatkan saat pemeriksaan berlangsung.


Hal ini menjadi perhatian karena kesesuaian personel dengan dokumen kontrak dan persyaratan kompetensi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.


Kontraktor pelaksana diminta memberikan penjelasan apakah terjadi pergantian personel, serta apakah perubahan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan kontrak.


Persoalan berikutnya berkaitan dengan keberadaan tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis konstruksi, khususnya pekerjaan struktur dan pembesian jembatan.


Tim investigasi mempertanyakan siapa tenaga ahli yang mengendalikan pekerjaan tersebut dan bagaimana pengawasan teknis dilakukan selama proses pembangunan berlangsung.


Selain itu, laporan investigasi juga menyoroti tidak ditemukannya salinan sertifikat tenaga ahli maupun pengawas pada papan informasi proyek.


Padahal, keterbukaan informasi mengenai identitas personel yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan menjadi salah satu bentuk transparansi yang penting bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan publik.


Atas sejumlah temuan tersebut, Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat (PKR)-Tipikor mendesak Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang, pihak konsultan, serta kontraktor pelaksana agar segera memberikan klarifikasi secara resmi.

Pihaknya meminta sejumlah dokumen pendukung, di antaranya daftar hadir asli pengawas, sertifikat kompetensi tenaga ahli dan tenaga teknis, dokumen penugasan kepala tukang, serta laporan harian dan dokumentasi kegiatan pengawasan.


Menurut tim investigasi, dokumen tersebut penting untuk membuktikan apakah personel yang tercantum dalam kontrak benar-benar menjalankan tanggung jawabnya atau justru terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.


LBH PKR-Tipikor juga menyatakan akan menempuh jalur pelaporan resmi kepada Inspektorat, Kejaksaan, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.


Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara senilai Rp2,6 miliar dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan memenuhi standar kualitas serta keselamatan konstruksi.


Proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara tidak cukup hanya dinilai dari berdirinya bangunan secara fisik. Kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, kompetensi tenaga teknis, serta pengawasan yang berjalan secara profesional merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang perlu menjelaskan mekanisme pengawasan yang diterapkan, termasuk keberadaan pengawas dinas, laporan kunjungan lapangan, serta hasil pemeriksaan pekerjaan.


Pihak konsultan juga perlu menjelaskan pelaksanaan tugas supervisi, keberadaan tenaga ahli, dan dokumentasi pengawasan selama proyek berjalan.


Sementara kontraktor pelaksana diharapkan memberikan penjelasan mengenai identitas kepala tukang dan kesesuaian seluruh personel dengan dokumen kontrak.


Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, sementara aspek pengawasan dan pertanggungjawaban teknis justru menjadi tanda tanya.


Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides), tim redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dan pihak konsultan terkait.


Pesan konfirmasi beserta materi temuan lapangan juga telah disampaikan melalui WhatsApp kepada kontak pihak konsultan.


Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Minggu (15/11/2026), belum diperoleh jawaban, klarifikasi, maupun keterangan resmi dari pihak Dinas PUPR dan konsultan.


Redaksi BONGKARSELATAN.COM tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dinas PUPR, konsultan, kontraktor pelaksana, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.


Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait. Sebab, anggaran Rp2,6 miliar merupakan uang negara yang penggunaannya wajib transparan, pekerjaan harus sesuai ketentuan, dan hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.


(Tim)

TerPopuler