BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Dugaan kejanggalan dalam proyek pembangunan Jembatan Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat (LBH PKR) DPD Tulang Bawang menemukan dugaan pencatutan nama konsultan perencana yang tercantum dalam dokumen proyek senilai hampir Rp3 miliar tersebut.
Menindaklanjuti temuan itu, LBH PKR DPD Tulang Bawang bersama tim media Bongkarselatan.com secara resmi melayangkan laporan tambahan atau addendum kepada Polres Tulang Bawang Cq. Kasat Reskrim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, Senin (16/11/2026).
Laporan bernomor 002-A/ADD-LBH-BS/XI/2026 tersebut mengungkap dugaan penggunaan nama Ibram Konsultan sebagai konsultan perencana dalam proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan CV Rizka Rizky Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2.965.709.038.
Ketua DPD LBH PKR (Tipikor) Tulang Bawang, Joni Sanjaya, selaku pelapor mengungkapkan, nama Ibram Konsultan tercantum dalam dokumen maupun keterangan terkait proyek tersebut. Namun, setelah dilakukan konfirmasi langsung ke kantor konsultan bersangkutan, pihaknya memperoleh keterangan berbeda.
Menurut Joni, pihak Ibram Konsultan menyatakan tidak pernah menjadi konsultan perencana dalam proyek pembangunan Jembatan Kampung Purwa Jaya tersebut.
"Hasil konfirmasi yang kami lakukan, pihak Ibram Konsultan menyatakan tidak pernah menjadi konsultan perencana untuk proyek CV Rizka Rizky Konstruksi pada Jembatan Purwa Jaya ini," demikian keterangan dalam laporan tambahan yang disampaikan kepada aparat.
Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik pencatutan identitas atau penggunaan nama perusahaan konsultan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen administrasi proyek.
LBH PKR menilai dugaan ini harus segera diusut karena menyangkut keabsahan dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban teknis pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran negara.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak sekadar menyangkut ketidakberesan administrasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan penggunaan dokumen tidak sah yang harus ditelusuri berdasarkan ketentuan hukum.
Atas dasar itu, LBH PKR mendesak Unit Tipikor Polres Tulang Bawang dan Inspektorat segera memanggil serta meminta keterangan resmi dari pihak Ibram Konsultan.
Tidak hanya itu, aparat juga diminta memeriksa kontrak kerja konsultan perencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), surat penunjukan, keabsahan tanda tangan dan stempel, hingga bukti pembayaran jasa konsultansi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan proyek serta memastikan apakah seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan.
"Jika terbukti nama dicatut, kami mohon diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pekerjaan yang memakai dokumen tersebut wajib ditolak atau tidak dibayarkan," tegas Joni Sanjaya.
LBH PKR juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan pencantuman nama konsultan. Seluruh rangkaian pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, administrasi kontrak hingga realisasi pekerjaan fisik, perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tambahan tersebut. Terlebih, proyek yang menggunakan anggaran negara dengan nilai miliaran rupiah harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pencatutan nama konsultan tersebut masih merupakan temuan awal berdasarkan hasil konfirmasi pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Redaksi Bongkarselatan.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ibram Konsultan, CV Rizka Rizky Konstruksi, PPK, PPTK, maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
(Tim)
