RAJABASA (LAMSEL), BONGKARSELATAN.COM - Bupati Lampung Selatan (Lamsel), H. Nanang Ermanto sepertinya perlu melakukan evaluasi kinerja Dinas Perikanan (DP) setempat. Utamanya, dalam upaya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan satuan kerja tersebut.
Diketahui, tahun 2022 ini Dinas Perikanan Lamsel menentukan target PAD sebesar Rp. 1,4 Miliar. Sejauh ini hingga hitungan per September 2022, realisasi PAD baru mencapai sekitar 24 persen.
Hal tersebut disampaikan Bendahara Dinas Perikanan, Fika kepada Bongkarselatan.com saat dikonfirmasi diruangan Bidang Perizinan, Senin (26/9/2022). Bahkan ia menyatakan, bahwa selama dua tahun terakhir, PAD di Dinas Perikanan Lamsel tak penuhi target.
"Kita tutup buku di bulan Desember. PAD tahun 2020 dan 2021 kita belum mencapai target, tahun ini per september baru mencapai 24 persen dari target,"ujarnya.
Sementara, dikonfirmasi sebelumnya, salah seorang pemilik tambak hatchery di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Hardi mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak pernah diberikan sosialisasi terkait adanya kewajiban retribusi melalui OPD Dinas Perikanan.
"Sejauh ini kami tidak ada masalah dengan Dinas Perikanan. Sebab, mereka juga tidak pernah berkunjung ke tambak, jadi saya bingung," ujarnya saat di konfirmasi via telepon, beberapa waktu lalu.
Senada juga diungkapkan pengusaha tambak hatchery lainnya yang berada di Desa Rajabasa dan Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Sholeh. Dia mengaku, pihak Dinas Perikanan tak pernah turun ke tambak untuk memberi pembinaan maupun sosialisasi kewajiban retribusi.
"Saya tidak pernah di temui, dan saya tidak tau kalau ada wajib retribusi ke Dinas Perikanan setiap tahunnya. Saya bukannya tidak mematuhi aturan, tapi kenyataannya saya tidak pernah di datangi, saya siap membayar itu kalau memang yang lain juga ikut membayar. Karna banyak juga pengusaha yang tidak tau retribusi itu, dan juga harapan saya pemerintah daerah bisa membantu kami baik itu dari segi fasilitas ataupun perlengkapan lainnya, karna selama ini saya tidak pernah mendengar adanya bantuan dari pemerintah daerah kepada pengusaha hatchery," ucapnya.
Terpisah lagi, Ketua Asosiasi Pembenihan Udang (APU), Wasio mengatakan, pihaknya selaku pengusaha tambak hatchery menilai bahwa sejauh ini peranan Dinas Perikinanan dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi pada sektor tambak terbilang sangat minim.
Sehingga, ia berharap adanya upaya dalam bentuk program yang dapat melibatkan para pelaku usaha tambak hatchery di Lamsel. Dengan itu, para pihak pengusaha juga siap untuk saling berkontribusi.
"Seharusnya pemerintah daerah melirik potensi sumber daya manusia di bidang usaha pembenihan udang yang ada di lampung selatan yang sangat bagus di kembangkan, dan juga saya berharap adanya peran atau pun kontribusi ke pengusaha hecry, kami pelaku pengusaha siap saling mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah," sambungnya.
Perlu diketahui, para pelaku usaha tambak hatchery yang tergabung di Asosiasi Pembenihan Udang (APU) Lampung Selatan terdapat jumlah sekitar 130 orang pengusaha.
(Rop)