.png)
BONGKARSELATAN.COM, LAMPUNG SELATAN - Setahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dan Syaiful Anwar, diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Cipayung Plus, Senin (23/2/2025).
Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti IMM, PMII, HMI, Dema STAI Yasba, BEM UIM, dan BEM UMK tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk permintaan dialog langsung dengan Bupati Lampung Selatan untuk membahas realisasi program unggulan “Pitu Vista” yang menjadi janji kampanye pada Pilkada 2024.
Mahasiswa mempertanyakan implementasi serta dampak nyata program tersebut bagi masyarakat dan menilai perlu dilakukan evaluasi secara terbuka.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah daerah, yakni meminta pemerintahan yang inklusif dan transparan, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, kepastian kesejahteraan tenaga harian lepas sukarela (THLS), penerbitan Peraturan Bupati terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal minimal 80 persen, perbaikan struktur pemerintahan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan rumah layak huni, serta pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintahan.
Aksi unjuk rasa berlangsung relatif kondusif. Massa bergerak dari Lapangan Cipta Karya Kalianda menuju kompleks perkantoran bupati sekitar pukul 13.30 WIB dengan konvoi sepeda motor dan satu unit mobil komando.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban bekas di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Lampung Selatan sebagai bentuk protes. Mahasiswa juga mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Bupati Radityo Egi Pratama.
Namun, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Darmawan, Asisten Ekobang Edi Firnandi, Kepala Dinas PMD Erdiansyah, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Anton Cermana, Kepala Kesbangpol Martoni, serta Kasat Pol PP Maturidi, melakukan dialog dengan massa.
“Bapak Bupati sedang ada agenda pertemuan dengan InJourney. Namun pertemuan dengan mahasiswa akan dijadwalkan,” ungkap Darmawan.
Ia memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi dialog terbuka untuk membahas berbagai aspirasi mahasiswa, termasuk program Pitu Vista. “Kami akan menjadwalkan pertemuan secara khusus untuk mengkaji Pitu Vista bersama mahasiswa,” ujarnya.
Relawan Nilai Kritik sebagai Bentuk Kepedulian menanggapi aksi tersebut, relawan Egi–Saiful pada Pilkada 2024, Dian Rizky, menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Aksi adik-adik mahasiswa ini sebenarnya positif. Kritik dan masukan tidak boleh selalu dianggap sebagai serangan. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap daerah,” ujar Dian Rizky saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Ia juga menilai Bupati Radityo Egi Pratama bukan sosok pemimpin yang antikritik, dan dialog dengan mahasiswa tetap terbuka untuk dilakukan sesuai jadwal yang tersedia.
Dian juga mendorong mahasiswa untuk melakukan kajian akademik dan diskusi terbuka terkait program Pitu Vista agar dapat memberikan masukan yang konstruktif.
Ini Capaian Setahun Pemerintahan Egi–Saiful
Dian Rizky juga memaparkan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama tahun pertama kepemimpinan Egi–Saiful.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas PUPR telah membangun dan meningkatkan jalan kabupaten sepanjang 72,258 kilometer di 53 ruas jalan yang tersebar di 17 kecamatan.
Tingkat kemantapan jalan juga mengalami peningkatan dari 54,97 persen pada 2024 menjadi 60,96 persen pada 2025.
Di sektor perumahan, sebanyak 465 unit rumah tidak layak huni telah diperbaiki melalui program bedah rumah, ditambah 221 unit rumah hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Wanita Filantropi Indonesia dan dukungan dana desa.
Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung Selatan tercatat sebesar 10,4 persen berdasarkan data SSGI 2024, yang menjadi angka terendah di Provinsi Lampung.
Di bidang pelayanan publik, kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 97,90 persen. Selain itu, layanan administrasi kependudukan kini telah tersedia di seluruh kecamatan.
Disdukcapil Lampung Selatan dan RSUD Bob Bazar juga meraih predikat “Sangat Baik” dari Kementerian PANRB atas peningkatan kualitas pelayanan publik.
Raih Sejumlah Penghargaan Bergengsi
Selain capaian pembangunan, Pemkab Lampung Selatan juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya:
Tiga Besar Terbaik se-Lampung dalam Survei Kepuasan Publik 2025 (Grade A)
Stand Terinovatif APKASI Otonomi Expo
Penghargaan Hari Keluarga Nasional tingkat Provinsi
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 berturut-turut dari BPK RI
Penghargaan Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan
Kabupaten Layak Anak kategori Nindya
Penghargaan Pemimpin Daerah 2025 dari iNews TV
Penghargaan KITA Awards 2025 dari Garuda TV
Dian Rizky berharap berbagai capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Evaluasi bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari proses untuk memperbaiki dan memperkuat pembangunan Lampung Selatan ke depan,” tutupnya.
(Red)