BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang mulai menindaklanjuti aduan terkait dugaan buruknya pelayanan internet PT Biznet Cabang Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dikabarkan telah diinstruksikan untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan yang dilaporkan masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat (LBH PKR).
Langkah tersebut menjadi perhatian serius di tengah keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat kualitas layanan internet yang dinilai tidak sesuai harapan.
Ketua DPD LBH PKR, Joni Sanjaya, sebelumnya menyampaikan pengaduan terkait sejumlah persoalan pelayanan PT Biznet Cabang Menggala. Aduan tersebut mencakup gangguan koneksi internet yang berulang, persoalan akumulasi kuota, hingga dugaan pemblokiran nomor kontak konsumen secara sepihak oleh oknum koordinator lapangan berinisial A.
Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah teknis jaringan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab perusahaan dalam memberikan pelayanan serta memenuhi hak-hak konsumen.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Satreskrim Polres Tulang Bawang disebut telah mengarahkan Unit Tipidter untuk mendalami materi laporan dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada pihak pengadu, Satreskrim menyatakan akan menyikapi persoalan tersebut secara serius.
"Kami menyikapi laporan dari rekan-rekan LBH PKR ini dengan sangat serius. Unit Tipidter sudah kami kerahkan untuk mengumpulkan seluruh barang bukti digital, termasuk rekam jejak pemblokiran kontak dan informasi terkait ajakan pertemuan di luar kantor oleh oknum karyawan. Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan," demikian keterangan pihak Satreskrim sebagaimana disampaikan kepada pihak pengadu.
Selain persoalan kualitas jaringan internet, LBH PKR juga menyoroti dugaan tindakan pemblokiran komunikasi terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan.
Bahkan, muncul pula laporan mengenai dugaan upaya mengarahkan penyelesaian persoalan ke tempat di luar kantor resmi perusahaan, termasuk rumah kerabat.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut patut diklarifikasi oleh pihak manajemen Biznet. Konsumen berhak memperoleh saluran pengaduan yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
LBH PKR menilai perusahaan penyedia jasa internet tidak boleh mengabaikan keluhan pelanggan, terlebih ketika konsumen tetap dibebani kewajiban pembayaran tagihan setiap bulan.
Persoalan ini selanjutnya perlu ditelaah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan di bidang telekomunikasi yang relevan.
LBH PKR berharap pendalaman yang dilakukan Unit Tipidter Polres Tulang Bawang dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.
Masyarakat yang merasa dirugikan juga diimbau untuk menyampaikan bukti tambahan, seperti riwayat pengaduan, bukti pembayaran, rekaman komunikasi, serta dokumentasi gangguan layanan yang dialami.
Di sisi lain, manajemen PT Biznet Cabang Menggala diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi atas berbagai keluhan tersebut.
Perusahaan juga perlu menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan konsumen, termasuk alasan apabila benar terjadi pemblokiran komunikasi terhadap pelanggan.
Kini, publik menunggu bagaimana tindak lanjut aparat penegak hukum dan seperti apa tanggung jawab manajemen Biznet dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Hak konsumen bukan sekadar kewajiban membayar tagihan. Konsumen juga berhak mendapatkan pelayanan yang layak, kepastian informasi, serta saluran pengaduan yang profesional.
(Tim)