Anggaran Revitalisasi SDN 03 Ujung Gunung Ilir Rp1,11 Miliar Disorot, Kepsek Diminta Buka Dokumen P2SP -->

Selasa, 17 November 2026

Anggaran Revitalisasi SDN 03 Ujung Gunung Ilir Rp1,11 Miliar Disorot, Kepsek Diminta Buka Dokumen P2SP

Selasa, 17 November 2026,



BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 03 Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1.118.615.138 itu dipertanyakan transparansi pengelolaannya menyusul munculnya dugaan pencatutan nama Ketua Komite Sekolah dan sejumlah anggota tim pelaksana dalam struktur Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).


Sorotan tersebut mencuat setelah tim media Bongkarselatan.com melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung kepada Kepala SDN 03 Ujung Gunung Ilir berinisial EML.


Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, anggaran lebih dari Rp1,11 miliar tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kelas, pemasangan paving block, pembangunan pagar kawasan sekolah, serta pembuatan sumur bor. Pelaksanaan kegiatan tercatat berlangsung selama 120 hari kalender dengan P2SP sebagai pelaksana program.


Namun, muncul pertanyaan mengenai proses pembentukan kepanitiaan dan keterlibatan pihak-pihak yang namanya tercantum dalam struktur P2SP. Tim media memperoleh informasi mengenai dugaan pencantuman nama Ketua Komite dan tim pelaksana tanpa keterlibatan maupun persetujuan yang bersangkutan.


Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keabsahan pembentukan panitia, mekanisme pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana negara.


Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah berinisial EML menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan proses pembelanjaan telah diketahui oleh komite sekolah, tim pelaksana, termasuk bendahara. Ia menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut mengetahui proses penggunaan anggaran kegiatan revitalisasi.


Meski demikian, ketika tim media mempertanyakan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), kepala sekolah membenarkan bahwa dokumen tersebut belum tersedia dan masih dalam proses operator.


Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai kelengkapan administrasi kegiatan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta dokumen yang menjadi dasar pertanggungjawaban program revitalisasi tersebut.


Tim media menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang perlu segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan meminta penjelasan dari pihak sekolah, termasuk memastikan apakah seluruh unsur P2SP benar-benar terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.


Mengacu pada prinsip pengelolaan bantuan pemerintah, pelaksanaan program melalui P2SP harus mengedepankan transparansi, partisipasi, tertib administrasi, serta akuntabilitas. Karena itu, dokumen pembentukan panitia, berita acara musyawarah, rincian penggunaan anggaran, bukti pembelanjaan, dan laporan pelaksanaan pekerjaan perlu dapat dipertanggungjawabkan.


Masyarakat dan wali murid mendesak Kepala Sekolah SDN 03 Ujung Gunung Ilir agar membuka dokumen P2SP secara transparan. Mereka juga meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemeriksaan administrasi serta pengecekan fisik pekerjaan guna memastikan kesesuaian antara anggaran, spesifikasi teknis, dan hasil pembangunan.


Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui APBN tersebut seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bukan justru menimbulkan polemik terkait keterbukaan pengelolaannya.


Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pencatutan nama dalam struktur P2SP maupun persoalan dokumen SPK masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Redaksi Bongkarselatan.com membuka ruang hak jawab kepada Kepala Sekolah, Ketua Komite, tim pelaksana, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.


(Tim)

TerPopuler