Proyek Jembatan Purwajaya Diduga Tanpa Pengawasan, Kadis PUPR, PPK dan PPTK Didesak Turun Tangan -->

Minggu, 15 November 2026

Proyek Jembatan Purwajaya Diduga Tanpa Pengawasan, Kadis PUPR, PPK dan PPTK Didesak Turun Tangan

Minggu, 15 November 2026,


BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan di Jalan Simpang 5 Purwajaya, Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, kembali menjadi sorotan. Proyek bernilai hampir Rp3 miliar tersebut diduga berjalan tanpa pengawasan teknis yang memadai di lokasi pekerjaan.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didesak segera turun langsung melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan klarifikasi terbuka atas sejumlah temuan tim investigasi.


Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD Lembaga Himpunan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (LHPKR) Tipikor, Joni Sanjaya, menyusul investigasi gabungan bersama tim LBH Perisai Keadilan Rakyat (PKR) dan sejumlah awak media di lokasi proyek pada Sabtu (14/11/2026).


Berdasarkan hasil pemantauan tim, aktivitas pengerjaan konstruksi masih berlangsung. Namun, saat investigasi dilakukan, diduga tidak terlihat kehadiran pengawas teknis dari dinas maupun konsultan pengawas yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi kontrak.


"Kami mendesak Kadis PUPR, PPK, dan PPTK segera turun ke lokasi untuk memberikan klarifikasi resmi atas hasil investigasi tim LBH PKR dan rekan-rekan media. Faktanya di lapangan, pekerjaan para tukang tetap berjalan tanpa kehadiran pengawas dinas maupun konsultan pengawas," tegas Joni Sanjaya, Minggu (15/11/2026).


Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp2.965.709.038,00 dan dikerjakan oleh CV Rizka Rizky Konstruksi.


Menurut Joni, ketidakhadiran pengawasan teknis, apabila terbukti berlangsung sebagaimana temuan investigasi, merupakan persoalan serius yang harus segera dievaluasi. Sebab, pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta penggunaan anggaran negara.


Selain persoalan pengawasan, pihaknya juga meminta PUPR memeriksa legalitas sertifikasi kepala tukang serta kesesuaian tenaga ahli yang bertugas di lapangan dengan dokumen administrasi proyek.


Ia menilai, dugaan ketidaksesuaian identitas tenaga ahli antara dokumen administrasi dan personel yang bekerja di lapangan tidak boleh dianggap sepele. Seluruh persyaratan teknis dan administrasi harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung.


Sorotan investigasi tidak berhenti pada persoalan teknis pembangunan. Tim juga mengungkap dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang kepada oknum wartawan yang berkunjung ke lokasi proyek.


Selain itu, muncul dugaan pencatutan nama kerabat pejabat tinggi di Provinsi Lampung yang disebut-sebut digunakan untuk menekan atau mengintimidasi kerja jurnalistik.


Joni meminta dugaan tersebut ditelusuri secara serius. Menurutnya, segala bentuk upaya yang bertujuan menghambat kontrol sosial dan membatasi kerja jurnalistik harus mendapat perhatian, terlebih ketika menyangkut proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat.


"Instansi terkait wajib memberikan tanggapan terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan kesalahan fatal pada bangunan maupun pelanggaran aturan, harus ada tindakan tegas demi menyelamatkan uang negara," pungkasnya.


Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan semata-mata tanggung jawab internal dinas, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang, PPK, PPTK, serta pimpinan CV Rizka Rizky Konstruksi terkait dugaan tidak optimalnya pengawasan, kesesuaian tenaga teknis, dan sejumlah temuan lainnya.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.


Publik kini menanti langkah konkret PUPR Tulang Bawang untuk memastikan proyek bernilai hampir Rp3 miliar tersebut dikerjakan sesuai spesifikasi, ketentuan kontrak, dan standar kualitas konstruksi.


(Tim)

TerPopuler