BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Proyek pembangunan jembatan senilai Rp2,6 miliar di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menjadi sorotan setelah tim investigasi gabungan menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Temuan tersebut terungkap saat DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat (Tipikor) bersama Tim Media Bongkarselatan.com melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 13.20 WIB. Sidak dipimpin langsung Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat, Joni Sanjaya.
Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Investigasi Nomor 001/INV-LBH-BS/XI/2026, tim menemukan aktivitas pembangunan jembatan masih berlangsung. Namun, sejumlah unsur pengawasan dan tenaga ahli yang disebut tercantum dalam dokumen proyek tidak ditemukan di lokasi pekerjaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim mencatat pengawas Dinas PUPR bernama Ali tidak berada di lokasi. Begitu pula pengawas konsultan bernama Yulis dan tenaga ahli yang seharusnya berperan memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu pada proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Selain persoalan pengawasan, tim investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian identitas tenaga kerja yang menempati posisi kepala tukang bersertifikat.
Dalam dokumen proyek, posisi kepala tukang disebut tercatat atas nama Joko Sarwoto. Namun, saat sidak berlangsung, orang yang ditemukan berada di lokasi dan menjalankan pekerjaan bernama Edo.
Perbedaan identitas tersebut memunculkan dugaan penggunaan nama atau sertifikat milik orang lain. Meski demikian, dugaan praktik pinjam nama maupun sertifikat itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak terkait.
Tim juga menyebut tidak menemukan sertifikat kepala tukang, tenaga ahli, maupun pengawas yang diperlihatkan pada papan informasi proyek ataupun direksi keet.
Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat, Joni Sanjaya, melalui hasil investigasinya menyoroti pentingnya kehadiran pengawas dan tenaga ahli dalam setiap tahapan pembangunan konstruksi.
Menurut tim, pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan keselamatan konstruksi.
Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, serta peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam kesimpulan surat hasil investigasi, tim menilai pekerjaan yang berlangsung tanpa kehadiran pengawas sebagaimana mestinya perlu mendapatkan evaluasi serius.
LBH Perisai Keadilan Rakyat juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan pekerjaan. Apabila nantinya terbukti terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun pelanggaran prosedur, pekerjaan tersebut harus diperbaiki sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pembongkaran dan pengerjaan ulang apabila memang diwajibkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan klarifikasi resmi terkait sejumlah temuan tim investigasi tersebut.
Tim investigasi menyatakan membuka ruang kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk memberikan bantahan dan menunjukkan bukti pendukung, termasuk daftar kehadiran pengawas, tenaga ahli, serta sertifikat kompetensi yang berlaku pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 13.20 WIB.
Klarifikasi dari pihak pelaksana dan Dinas PUPR dinilai penting untuk memastikan persoalan tersebut terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Pasalnya, proyek senilai Rp2,6 miliar tersebut menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaan, pengawasan, serta kualitas hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(Tim)
