BONGKARSELATAN.COM, LAMPUNG SELATAN - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Pasalnya, proyek negara tersebut diduga mengabaikan prinsip transparansi dan dikerjakan tanpa perencanaan yang matang, bahakan sudah pernah ganti pekerja, Rabu (8/4/2026).
Berdasarkan pantauan dilokasi, pembangunan belum rampung meski telah dimulai sejak awal tahun 2026. Ironisnya, di lokasi pekerjaan tidak ada papan informasi yang memuat jumlah anggaran, sumber dana, pelaksana kegiatan dan waktu pengerjaan.
Salah seorang warga mengaku kecewa dengan lambannya progres pembangunan serta minimnya keterbukaan informasi. Mereka menilai tidak adanya papan informasi proyek sebagai bentuk ketidaktransparanan.
“Tidak ada papan informasi, jadi kami tidak tahu ini proyek apa, anggarannya dari mana, dan kapan selesai,” ujar warga yang meminta namanya tidak ditulis di media.
Dia menjelaskan, ketika ditanya kapan dimulainya pekerjaan tersebut, pihaknya tidak mengetahui pasti, namun diperkirakan awal tahun 2026.
“Sudah lama dikerjakan tapi belum selesai, bahkan sempat berhenti. Kami minta kejelasan dari pihak terkait,” jelasnya.
Ketika ditemui dilokasi, salah seorang pekerja yakni Eko mengatakan bahwa pekerjaan ini milik salah seorang rekanan dari Kalianda.
"Punya pak Edi dari Kalianda," kata Eko.
Sementara itu, tim media mencoba konfirmasi ke aparatur desa. Menurut Sekdes Bandar Agung, Lela, membenarkan bahwa lambannya pekerjaan membuat masyarakat kecewa, padahal proses pengerjaan sudah berjalan beberapa bulan, sempat terhenti dikarenakan hari raya idul fitri.
“Pekerjaan ini dimulai sejak Januari 2026 dan sempat terhenti sekitar satu minggu, banyak warga mengeluh," ujar Lela saat ditemui di Balai Desa.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Bandar Agung, Sapriyadi mengatakan pihaknya menilai hasil pembangunan KDMP di desanya tidak sesuai harapan dan terkesan dikerjakan asal jadi.
“Pembangunan KDMP ini tidak simetris dan sangat tidak sesuai, bahkan terkesan asal jadi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Sehingga, masyarakat pun mendesak pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam pembangunan KDMP yang dikerjakan oleh rekanan, untuk segera memberikan penjelasan resmi, membuka informasi anggaran secara transparan, serta menuntaskan pembangunan sesuai perencanaan agar dapat segera dimanfaatkan oleh warga.
Untuk diketahui, Ketiadaan papan informasi proyek dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta aturan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah.
Kondisi ini juga memicu dugaan lemahnya pengawasan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.
(Tim).