BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Polemik pelayanan PT Biznet Cabang Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, semakin menjadi sorotan. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang dikabarkan telah memerintahkan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) untuk mendalami dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret perusahaan penyedia layanan internet tersebut.
Pendalaman itu berkaitan dengan dugaan pemblokiran nomor WhatsApp pelanggan oleh seorang pegawai PT Biznet Cabang Menggala berinisial atau bernama Arco, yang disebut menjabat sebagai koordinator lapangan.
Pemblokiran tersebut diduga terjadi ketika pelanggan berupaya menyampaikan keluhan, meminta penjelasan, serta menuntut kompensasi atas buruknya kualitas layanan jaringan internet yang mereka terima.
Persoalan ini mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan Rakyat (LBH PKR) DPD Tulang Bawang bersama perwakilan konsumen menyampaikan pengaduan kepada pihak kepolisian.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat sebagai pengguna jasa memiliki hak yang dilindungi secara hukum.
Pasal 4 huruf c mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sementara Pasal 4 huruf d memberikan hak kepada konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
Tak hanya itu, Pasal 4 huruf h juga menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
Sedangkan Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Meski demikian, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran terhadap ketentuan yang memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 62 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan di dalamnya.
Ketua LBH PKR DPD Tulang Bawang, Joni Sanjaya, mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Tulang Bawang yang memerintahkan Unit Tipidter melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut.
Namun, ia menyayangkan sikap manajemen PT Biznet Cabang Menggala yang dinilai belum menunjukkan keterbukaan dalam menyelesaikan pengaduan pelanggan.
Menurut Joni, persoalan bukan hanya menyangkut dugaan pemblokiran nomor WhatsApp oleh pegawai bernama Arco, tetapi juga adanya perubahan lokasi agenda klarifikasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di kantor resmi PT Biznet Cabang Menggala.
Agenda tersebut disebut mendadak dibatalkan dan dialihkan ke sebuah rumah pribadi di kawasan Gunung Sakti.
"Konsumen selalu membayar tagihan tepat waktu. Namun, ketika layanan bermasalah dan mereka mengajukan hak jawab serta menuntut ganti rugi, nomor WhatsApp mereka justru diblokir oleh pegawai bernama Arco. Ditambah lagi, agenda klarifikasi di kantor resmi dibatalkan dan dialihkan. Kami mendukung penuh Unit Tipidter untuk mengusut tuntas persoalan ini," tegas Joni.
Ia menilai perusahaan penyedia layanan publik semestinya mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab ketika menghadapi keluhan pelanggan.
Melalui pendampingan LBH PKR, para pelanggan mendesak manajemen pusat PT Biznet agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di kantor cabangnya di Menggala.
Evaluasi terhadap jajaran manajemen dan pegawai yang bersangkutan dinilai perlu dilakukan, termasuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi apabila terbukti terjadi kerugian akibat layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Publik juga menanti keseriusan Unit Tipidter Satreskrim Polres Tulang Bawang dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen perlindungan konsumen. Sebab, pelanggan bukan sekadar pihak yang berkewajiban membayar tagihan setiap bulan, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, menyampaikan keluhan, dan memperoleh penyelesaian ketika dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Biznet Cabang Menggala belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemblokiran nomor WhatsApp pelanggan maupun pengalihan agenda klarifikasi tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak PT Biznet maupun pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
(Red)
