CV Riska Riski Konstruksi Diduga Abaikan Aturan Proyek Jembatan Purwa Jaya, LBH Perisai Keadilan Rakyat Desak APH Turun Tangan -->

Sabtu, 14 November 2026

CV Riska Riski Konstruksi Diduga Abaikan Aturan Proyek Jembatan Purwa Jaya, LBH Perisai Keadilan Rakyat Desak APH Turun Tangan

Sabtu, 14 November 2026,


BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan di Jalan Simpang 5 Purwa Jaya, Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan. Kontraktor pelaksana, CV Riska Riski Konstruksi, diduga tidak memenuhi sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.


Berdasarkan hasil peninjauan langsung dan dokumentasi di lokasi pada Sabtu (14/11/2026), aktivitas pengerjaan fisik berupa perakitan rangka besi dan pemasangan bekisting jembatan terpantau berlangsung. Namun, dalam pemantauan tersebut belum terlihat adanya pengawas teknis maupun tenaga ahli yang mendampingi pekerjaan.


Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan pemenuhan persyaratan tenaga kerja konstruksi pada proyek yang menggunakan anggaran untuk kepentingan publik tersebut.


Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Keadilan Rakyat (TIPIKOR) Kabupaten Tulang Bawang menilai, pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan kompetensi tenaga kerja, pengawasan teknis, serta standar keselamatan konstruksi.


Menurutnya, keberadaan tenaga ahli dan pengawas lapangan merupakan bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.


Dugaan ketidaksesuaian tersebut menjadi perhatian serius karena pembangunan jembatan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang nantinya menggunakan fasilitas tersebut.


Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahan dan aturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 2021.


Atas kondisi tersebut, Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat (TIPIKOR) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi teknis terkait agar segera turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan secara menyeluruh.


Pemeriksaan dinilai penting guna memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, standar keselamatan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Selain itu, pihak terkait juga diminta memeriksa dokumen pelaksanaan proyek, ketersediaan tenaga ahli, sertifikat kompetensi tenaga kerja, serta keberadaan pengawas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.


Langkah pemeriksaan diperlukan agar tidak terjadi pembiaran apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Terlebih, kualitas konstruksi jembatan harus benar-benar terjamin karena menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.


Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak CV Riska Riski Konstruksi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak kontraktor maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan jembatan tersebut.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak CV Riska Riski Konstruksi serta instansi terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.


(Tim)

TerPopuler