Kepala Bidang BMBK Provinsi Lampung, Tri Susilowati, menegaskan bahwa laporan masyarakat beserta dokumentasi yang dikirimkan melalui Media Rilis Indonesia telah tercatat dalam daftar prioritas perbaikan tahun ini.
“Di poin 3 sudah tertulis jelas bahwa beberapa ruas yang fotonya dikirimkan Media akan dilaksanakan pemeliharaan rutin pada tahun 2025 ini,” ujar Tri, mewakili PPK Helena.
Tri menambahkan, BMBK berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sesuai arahan Gubernur Lampung agar infrastruktur jalan provinsi benar-benar mendukung perekonomian, pariwisata, dan mobilitas warga.
“Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius. Pemeliharaan tahun ini segera berjalan sesuai jadwal dan prioritas yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan BMBK di Kecamatan Rajabasa tahun ini, meliputi:
Rehabilitasi sepanjang 915 meter dengan perkerasan flexible pavement dan bahu rabat beton di Desa Kunjir.
Pembangunan gorong-gorong di Desa Jondong.
Pemeliharaan rutin: Patching di Desa Canti dan Desa Banding.
Selain itu, pemeliharaan lanjutan juga dijadwalkan di Desa Banding dan Desa Rajabasa guna memperkuat akses jalan pesisir Rajabasa.
Menanggapi langkah Pemprov, Ketua Aliansi Masyarakat Rajabasa (AMR), Juheriyansah, mengapresiasi kepastian program tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya percepatan khusus di titik-titik jalan rusak berat yang rawan kecelakaan.
“Kami berharap ruas tertentu bisa diprioritaskan, terutama perbatasan depan Pantai Banding–Ujung Rajabasa, Way Muli Induk depan tanjakan Pelabuhan Tongkang, Pasar Pamah Way Muli, serta Batu Balak arah perusahaan RKM, sebagaimana juga disampaikan warga setempat.
AMR menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pengerjaan tidak asal jadi.
“Pekerjaan jangan hanya menjadi hiburan rakyat. Harus ada pengawasan ketat dari BMBK, rekanan, maupun pihak ketiga agar mutu dan kualitas tetap terjamin. Itu harapan kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kritik masyarakat bukanlah bentuk perlawanan, melainkan kepedulian demi kepentingan bersama.
“Kritik ini kami suarakan demi keberlangsungan hidup masyarakat Rajabasa dan kemajuan daerah. Bukan berarti benci kepada pemerintah, tapi agar pelayanan publik semakin baik,” pungkasnya.
(Red)