Aksi yang digelar di tugu Adipura Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan itu turut dihadiri Bupati Lampung Selatan, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri dengan mendesak pencopotan Kapolri. Mereka juga menolak tindakan represif aparat terhadap mahasiswa di berbagai daerah, serta menuntut pembebasan 951 peserta aksi yang masih ditahan di seluruh Indonesia.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah segera merevisi UU TNI dan Polri, mengesahkan UU Perampasan Aset, serta menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Isu peningkatan kualitas SDM juga menjadi sorotan. Aliansi menuntut kenaikan gaji dosen dan guru, penyediaan beasiswa untuk putra-putri Lampung Selatan dari jenjang S1 hingga S3, serta keterlibatan unsur mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dalam setiap rapat paripurna DPRD.
Tuntutan yang cukup keras juga dilontarkan terhadap legislatif. Aliansi mendesak adanya pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR, serta meminta DPRD Lampung Selatan konsisten menjalankan prosedur sesuai aturan saat melakukan reses maupun kegiatan IPWK.
Koordinator aksi, Andi Pratama, menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan suara masyarakat yang harus diperhatikan.
“Kami hadir bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menuntut perubahan yang nyata. Jangan sampai rakyat kecil terus dibebani, sementara pejabat hanya menikmati fasilitas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, mahasiswa dan pemuda Lampung Selatan siap mengawal tuntutan hingga ada langkah konkret dari pemerintah maupun DPRD.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami tidak akan tinggal diam. Aksi-aksi selanjutnya akan terus digelar sampai suara rakyat benar-benar diperhatikan,” tegas Andi.
(Red)