BONGKARSELATAN.COM, JAKARTA – Sejumlah warga Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, didampingi Organisasi Masyarakat (Ormas) Gempita Rakyat Untuk Indonesia (Garuda), melaporkan dugaan korupsi Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Selain itu, laporan juga disampaikan ke Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Umum Ormas Garuda, Ali Mukthamar, SH, CPLO, CTA., mengatakan bahwa kedatangannya ke Jakarta merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Bupati Lampung Selatan melalui Asisten Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Kami melaporkan ini agar ditindak secara tegas dan tidak pandang bulu, demi penegakan hukum di Desa Sinar Palembang,” tegas Ali, Senin (12/8/2025).
Ali mengungkapkan, laporan warga telah disampaikan pada Kamis (10/7/2025), namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.
“Sudah dua bulan laporan temuan warga disampaikan, tapi belum ada kejelasan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Ormas Garuda bersama warga berencana menggelar aksi damai unjuk rasa jilid II di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, termasuk DPMD, Inspektorat, kantor Bupati, DPRD Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Massa aksi diperkirakan akan lebih banyak dari sebelumnya.
Senada, Sudaryanto, perwakilan warga Desa Sinar Palembang, menyebut banyak kejanggalan dalam realisasi Dana Desa sejak 2022 hingga 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan pihak terkait.
“Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa ke Kejagung dan Mabes Polri. Alhamdulillah, laporan sudah diterima. Terima kasih kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” ujarnya.
Warga berharap kasus dugaan korupsi ini dapat diungkap secara transparan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya di Bumi Khagom Mufakat.
(Red)