Dalam klarifikasinya pada Rabu, 25 Juni 2025, Syahrudin secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat desa.
“Terkait isu pemotongan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, saya pastikan itu tidak pernah terjadi. Sampai hari ini, tidak ada pemotongan apa pun terhadap siltap perangkat desa,” ujar Syahrudin.
Syahrudin juga menjelaskan soal adanya dugaan intimidasi terhadap kepala dusun, kaur, kasi hingga sekretaris desa. “Tidak benar ada intimidasi. Justru selama ini kami bekerja sama secara terbuka dan kekeluargaan,” tambahnya.
Ia turut meluruskan soal arisan kurban yang disebut-sebut sebagai bentuk pemotongan terselubung. Menurutnya, kegiatan itu murni inisiatif para aparatur desa pada tahun 2022 dan hanya berlangsung satu kali. “Saya juga ikut saat itu. Kegiatan itu dikelola mereka sendiri, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah desa,” jelasnya.
Terkait tudingan bahwa pengadaan seragam PKK sudah dicairkan namun belum disalurkan, Syahrudin menegaskan bahwa kegiatan tersebut bahkan belum pernah dianggarkan. “Kalau belum pernah dianggarkan, bagaimana bisa dibuat SPJ-nya? Ini jelas keliru,” tegasnya.
Soal dana bantuan modal untuk BUMDes senilai Rp50 juta, yang disebut hanya Rp15 juta diterima pengelola, Syahrudin juga memberikan klarifikasi. “Dana bantuan sepenuhnya masuk ke rekening BUMDes. Mereka yang mengelola, bukan saya. Tidak ada dana yang saya tarik atau potong,” ujarnya.
Mengenai pajak kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun 2023, Syahrudin mengakui memang masih ada yang belum dibayarkan. “Itu akan segera diselesaikan. Tidak ada niat untuk mengabaikan kewajiban,” jelasnya.
Menutup klarifikasi, Syahrudin juga menanggapi rumor pribadi terkait status pernikahannya yang ikut disinggung dalam pemberitaan. Dengan nada santai, ia berkata, “Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih sendiri.
(Red)