BONGKARSELATAN.COM, KALIANDA - LSM Geram Banten DPC Lampung Selatan (Lamsel) melakukan pengaduan ke Dinas Perikanan setempat, Jumat (27/5/2022).
Namun sayangnya, para aktivis tersebut justru disambut dengan perlakuan tanpa etika dari pegawai DKP. Peristiwa ini terjadi saat Ketua DPC LSM Geram Banten beserta Ahmad Syafaruddin selaku pembina menyampaikan laporan terkait temuan ikan yang diduga mengandung zat yang berbahaya. Pada saat kekantor DKP Lamsel kebetulan bertemu salah satu pegawai DKP Lamsel berinisial "TK" staf bagian PUP (Pemberdayaan Usaha Perikanan) pada jumat 27 Mei 2022 jam 10.15 Wib.
"Saya menyaksikan langsung sikap oknum pegawai DKP Lamsel yang terkesan lempar tanggung jawab bahkan debat kusir dengan Ketua LSM Geram Banten sambil berdiri tanpa sedikitpun mempersilahkan tamunya untuk duduk dan bersikap melayani secara lazim dimana tamu tersebut yang notabene adalah masyarakat bahkan lembaga resmi (berpakaian formal lembaga) bertujuan baik melaporkan hal yang dikhawatirkan merugikan masyarakat secara lebih luas.
Padahal sejatinya, sebagai pelayan masyarakat, semua pegawai baik itu PNS ataupun honorer sekalipun diberi kontribusi upah yang berasal dari uang rakyat, maka sudah menjadi hukum wajib bagi para pegawai untuk memberikan pelayanan yang etis dan koperatif kepada masyarakat tanpa pandang status sosial apalagi jelas - jelas itu berpakaian lembaga resmi.
"Minimal dilayani dengan santun dipersilahkan duduk dan diterima masukan atau keperluannya, soal apakah kemudian persoalan itu masuk ranah bidang tugasnya ataupun bukan itu urusan nanti, bukan dilempar begitu saja ke provinsi atau terkesan tidak mau pusing, lalu untuk apa bekerja dan giat dikantor seolah hanya duduk dan makan saja," Tegas Ahmad. SP Pembina LSM Geram Banten sekaligus selaku Ketua Umum DPP Ormas Simphony Bangsa.
Lanjutnya, Ketika Sahlan menghubungi PLT kadis perikanan Dwi Jatmiko, lewat Via Wa "saya sedang diluar menghadiri acara pelantikan nanti akan saya tegur dan maklumi saja Bu T.K masih honorer ujar PK Dwi Jatmiko," Ujarnya saat membahas ketidak Sopanan oknum tersebut.
Menyikapi kejadian ini, Ahmad. SP memberikan usulan kepada Bupati Lamsel agar kiranya dapat mengadakan pembinaan serius kepada jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Kabapaten Lampung Selatan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
"Karena sangat mengkhawatirkan banyaknya oknum ASN yang bisa saja serupa bahkan lebih buruk memperlakukan masyarakat saat membutuhkan pelayanan di kantor atau Dinas instansi lainnya, " tutup Ahmad SP.
(Jhr/Sahlan)