Lampung Selatan - Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan dinilai gagal dalam memberikan pelayanan yang pada prinsipnya merupakan tanggungjawab instansi, pasalnya Aparatur Desa Keluhkan pelayanan DPMD dalam penyusunan berkas peroposal anggaran ADD/DD, 2021 yang terkesan dipersulit, Kamis 14/04/2021.
Beberapa aparatur desa yang enggan disebut namanya menyatakan kekecewaannya dengan pelayanan DPMD, dikarenakan adanya penerapan nomor urut yang mempersulit pihak mereka dalam penyusunan berkas. "kami harus bolak-balik kedinas saat berkas tidak lengkap maupun ada kesalahan dengan nomor urut yang baru." ucapnya
"Sudah jam 10 Kabid Ekobang tidak ada di ruangan, semua tidak ada kejelasan bahkan titik terang terkait pengajuan berkas kami ini sementara kami ini jauh harus mondar mandir mengurus berkas ini kalo ada kejelasan enak juga, tapi ini tidak ada kejelasan, gimana kami mau membayar aparatur desa kalo pengajuan berkas ADD/DD ini dipersulit," imbuhnya
Selain itu Randi Fatra Ketua Gabungan Lembaga Independent (GALI)) menyesalkan sikap Kadis DPMD saat menghindar ketika dimintai keterangan oleh pihak media, "jika pejabat sudah anti terhadap media maka dia tidak layak memimpin instansi" tegasmya
Mengenai hal tersebut GALI meminta Bupati untuk mengganti Kadis yang anti terhadap wartwan "ketika kadis tidak mau memberikan keterangan kepada media berarti dia gagal memberikan pelayanan terhadap publik, sebab tugas media menyebarkan informasi untuk dapat di konsumsi oleh publik, " tambahnya.
Diketahui Saat Awak Media ingin bertemu dengan Kadis meminta staf untuk menyampaikan tapi sedang ada rapat, selang beberapa waktu kadis keluar ruangan dan pergi tanpa memberikan keterangan sepatah dua patah kata. (red)