Anggota Komisi IV DPRD Lampung Nurul Ikhwan, ketika ditanya kegiatan yang dipangkas dimitra kerja komisi IV dia mengaku tidak tahu. Pasalnya dia tidak mendapat rincian anggaran Rp246 miliar yang dianggarakan pemprov untuk penanganan COVID-19, di masing-masing Oganisasi Perangkat Dinas (OPD).
Kegiatan yang dipangkas salah satunya pembangunan fisik.
"Saya belum tahu, kegiatan apa saja yang dipangkas. Sampai sekarang saya belum terima rinciannya dari banggar," kata dia, Senin (27/04).
Dia menyebutkan, meskipun dalam melakukan menyusun anggaran penanganan COVID-19, bisa tidak melibatkan DPRD. Seharusnya TAPD pemprov memberikan salinan rincian anggaran kepada setiap anggota DPRD.
"DPRD juga bagian dari pemerintahan daerah. Kalau kita tidak dikasih salinan rincian anggaran bagaimana temen-temen dewan ini melakukan fungsi pengawasan," kata dia.
Padahal, lanjut dia. Rincian anggaran ini nantinya bakal dijadikan landasan dasar DPRD untuk melakukan pengawasan dan perencanaan di tahun anggaran yang akan datang.
"Meskipun sedang fokus melawan COVID-19. Gubernur juga tidak melupakan RKJM, dan program-program saat kampanye dulu," kata dia.
Selain itu, Nurul Ikhwan juga mempertanyakan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Sebab, hingga kini Pemprov Lampung belum juga menyalurkan bantuan yang sangat diharapkan masyarakat tersebut.
"Sebab, sudah banyak bantuan untuk COVID-19 masuk ke pemprov, tapi kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana penyaluran bantuan kepada rakyat," kata Ikhwan.
Sebelumnya, Syaruf Hidayat Anggota komisi V DPRD Lampung pun mengaku kaget dengan rincian anggaran hasil relokasi penanganan COVID-19.
"Saya juga bingung. DRRD Tak pernah diajak pembahasan, tiba-tiba muncul rincian anggaran di media," kata dia. {*}