BONGKARSELATAN.COM, TULANG BAWANG – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, bersama jajaran direksi BUMD PT Tulang Bawang Jaya (TBJ) di SPBU Terminal Menggala kini menjadi sorotan publik.
Sidak yang semula diharapkan mampu menertibkan dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Bio Solar dan Pertalite, dinilai belum menunjukkan hasil yang dapat
.?. dirasakan langsung masyarakat.
Pasalnya, berdasarkan informasi dan keluhan warga yang diterima, aktivitas yang diduga berkaitan dengan pelangsiran BBM disebut masih berlangsung setelah kegiatan sidak tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana tindak lanjut pemerintah daerah dan pengelola BUMD setelah sidak dilakukan?
“Kalau hanya datang sidak kemudian setelah itu aktivitas kembali seperti biasa, masyarakat tentu mempertanyakan hasilnya. Kami ingin ada tindakan nyata, bukan hanya pemeriksaan sesaat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sebelumnya, Direktur BUMD PT TBJ, Novi Marzani, disebut berkomitmen memperketat sistem pelayanan serta melakukan penataan antrean pengisian BBM di SPBU tersebut.
Namun, masyarakat meminta komitmen tersebut dibuktikan melalui pengawasan yang konsisten, terutama terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang atau tidak sesuai peruntukan BBM subsidi.
Publik juga mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kuota BBM subsidi di SPBU milik daerah tersebut.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada teguran administratif, tetapi diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Keluhan mengenai sulitnya mendapatkan BBM subsidi disebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggunakan BBM untuk aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan pengguna kendaraan lainnya.
Karena itu, masyarakat meminta Pemkab Tulang Bawang bersama pengelola BUMD melakukan pengawasan secara berkala dan transparan.
Selain itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait juga didorong melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti adanya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Publik menilai, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui sidak sesaat. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil pengawasan, data penyaluran, tindakan terhadap pelanggaran jika terbukti, serta jaminan bahwa BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan dan Direktur BUMD PT TBJ Novi Marzani mengenai hasil sidak, temuan di lapangan, serta langkah konkret yang telah atau akan dilakukan setelah kegiatan tersebut.
(Joni/Red)