BONGKARSELATAN.COM, (CANDIPURO) LAMPUNG SELATAN – Hampir enam bulan terakhir, berbagai persoalan muncul di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Namun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai bungkam dan tak menunjukkan sikap tegas. Kondisi ini memicu kekecewaan warga dan berujung pada krisis kepercayaan terhadap lembaga desa, Kamis (2/10/2025).
Sudaryanto, salah satu warga, menilai sikap diam BPD justru memperkeruh keadaan. Ia mempertanyakan fungsi BPD yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi dan suara masyarakat.
“Saya heran dan merasa aneh, dengan adanya gejolak seperti unjuk rasa, penyegelan kantor desa, lalu tindakan BPD selaku wakil dari warga apa? Jangan hanya diam,” ujarnya.
Sudaryanto menyebut, banyak persoalan desa yang justru tersebar melalui media sosial bahkan berujung pada laporan resmi dugaan korupsi Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Negeri, Inspektorat, Dinas PMD hingga Bupati Lampung Selatan. Namun, BPD dinilai tidak menunjukkan langkah apapun.
“BPD-nya masa bodo. Diam tak berkutik menghadapi atau menyelesaikan keluhan masyarakat. Kalau terus begini, persoalan bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak,” tegasnya.
Ia berharap, BPD berani mengambil sikap tegas dengan memberi teguran resmi kepada Pemerintah desa jika ditemukan indikasi pelanggaran. Menurutnya, BPD tidak hanya sebatas mengawasi keuangan, tapi juga harus aktif merespons masalah sosial, budaya, perilaku, hingga kinerja aparatur desa.
“BPD jangan hanya menerima gaji, tapi juga harus menjadi garda depan menghadapi gejolak di desa. Kalau diam saja, warga bisa curiga ada permainan dengan Kepala Desa Sukoco,” tambahnya.
Sudaryanto menegaskan, ketidakjelasan sikap BPD bisa memicu reaksi spontan warga yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
“Kesabaran kami sudah di ambang batas. Polisi meminta kami menjaga Kamtibmas tetap kondusif, tapi bagaimana kalau BPD justru tidak koperatif?” katanya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPD Desa Sinar Palembang belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
(Red)