Pada Jumat (25/7/2025), pejabat dari Dinas PMD, Inspektorat, dan Asisten Bupati bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Intji Indriati, mendatangi desa yang sedang bergolak akibat dugaan penyimpangan Dana Desa oleh oknum kepala desa sejak 2019 hingga 2024.
Pertemuan dengan warga dilakukan secara tertutup di salah satu rumah warga. Dalam forum tersebut, warga kembali mendesak transparansi dan langkah hukum yang tegas, mengingat laporan sudah berkali-kali disampaikan namun belum membuahkan hasil.
Asisten Bupati, Intji Indriati, menyampaikan bahwa laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan akan dilakukan audit oleh Inspektorat.
“Kami tidak tinggal diam. Setiap aduan akan kami proses dengan serius dan profesional,” ucapnya.
Namun pernyataan itu dinilai sebagian warga tidak cukup menjawab lambannya respons pemerintah selama ini. Sebab, dugaan penyimpangan sudah dilaporkan sejak lama, dan baru direspon setelah aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan, pihak Pemkab terlihat bergerak.
Usai pertemuan, rombongan pejabat melakukan peninjauan ke lokasi peternakan kambing milik kelompok warga. Program tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari Dana Desa yang kini tengah disorot karena dugaan penyimpangan anggaran.
Rombongan berdialog dengan penerima bantuan dan melihat langsung kondisi kandang dan hewan yang dilaporkan dalam program.
Meski kunjungan ini diklaim sebagai langkah awal pemeriksaan, publik menilai Pemkab Lamsel harus lebih dari sekadar hadir—yakni menindaklanjuti dengan tindakan nyata, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
“Kita tidak butuh seremonial, kita butuh keadilan dan ketegasan dari pemerintah,” ujar salah satu warga yang ikut dalam pertemuan.
Warga berharap kunjungan ini bukan hanya bentuk pencitraan sementara, tetapi awal dari pembuktian komitmen Pemkab dalam membenahi tata kelola Dana Desa secara serius dan menyeluruh.
(Red)