LAMPURA, BONGKARSELATAN.COM -
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, hal ini telah terjadi pada Iin Damai Yanti Sarda beberapa waktu yang silam.
Di konfirmasi, Iin Damai Yanti Sarda pada Sabtu malam (10/9), di kediaman keluarganya di Kotabumi Lampura, dirinya 'Iin' (37), menjelaskan pristiwa yang di alaminya diduga KDRT yang terjadi pada tanggal 14/3 dirumah jalan Teratai No 26 Rt.003.Rw, 008 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, atas pristiwa itu ia langsung melaporkan ke Polres setempat dan laporan itu langsung di terima dengan Nomor STPL /665/B-1/III/2022/SPKT/Polres Lampura/Polda Lampung.
Semenjak peristiwa itu di laporkan kemudian berkelanjutan dan pada saat ini sudah sampai proses di Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi Lampung Utara.
"Saya ini adalah korban KDRT dan saya sudah memenuhi panggilan untuk sidang kesekian kalinya sebagai saksi pertama dalam pristiwa ini, sampai saat ini proses hukum masih tetap berjalan dan belum ada kepastian hukum, saya mengharapkan dan berharap kepada Hakim kiranya bisa bersikap netral dan menentukan hukum pada peraturan sesuai Undang-Undang yang berlaku," harap Iin.
Dijadwalkan agenda akan sidang berikutnya di PN Kotabumi pada hari Rabu tanggal 14/9/2022 yang ke empat kalinya. Peristiwa perkara ini sudah berjalan hampir 7 bulan lamanya sampai saat ini belum ada kepastian hukum terhadap pelaku dengan inisial GR (39) yang diduga melakukan KDRT terhadap Iin Damai Yanti Sarda.
"Saya sangat percaya, karena masih ada keadilan di negeri ini khusunya pada saya, kiranya terbukti bersalah atas peristiwa ini pelaku bisa segera di berikan sanksi hukuman efek jera atas perbuatanya dan jangan sampai terulang lagi pada siapapun, jika terbukti bersalah tidak di berikan sanksi tegas maka bisa saja akan ada korban berikutnya," jelasnya.
Ada empat pasal dalam perkara ini, - Iin mengungkapkan berdasarkan Nomor B.2779/L.8.13.3/Eoh.3/09/2022. Kejaksaaan Negeri Kotabumi terdakwa GR di duga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Semoga Hakim tetap pada acuan dan menetapkan tersangka yang di sangkakan berdasarkan pakta dan pristiwa sehingga dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang berazaskan keadilan.
Berikut adalah surat ungkapan Iin Damai Yanti Sarda Kepada PN Kotabumi, Kabupaten Lampura.
Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi -C.g.Hakim.
Assalamu'alaikum wr.wb.
Ungkapan- (Iin Damai Yanti Sarda).
Kepada yang terhormat PN Kota Bumi yang mulia Hakim terimakasih kiranya bisa mandiri, netral (tidak memihak), kompeten,transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan berdasarkan hukum.
Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban, tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara, dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat.
0leh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.
Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berkaitan pristiwa atas peristiwa yang menimpa saya sesungguhnya penentuan keadilan berdasarkan salah satunya adalah putusan hakim yang adil. tutupnya wassalam wrwb.
(Bs/Red)