Bandarlampung - Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Alzier Dianis Thabranie mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebab jika persoalan ini dibiarkan bisa memicu kepanikan massal. Puncaknya bisa terjadi penjarahan di lokasi penimbunan atau supermarket.
"Pemerintah daerah harus mengakui gagal mengendalikan pasar. Jangan mengabaikan apalagi sampai meremehkan persoalan sosial ekonomi ini. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang langsung menyentuh persoalan masyarakat. Operasi pasar terbukti tidak mampu mengatasi distribusi minyak goreng. Harus dicoba alternatif sistem kupon, sehingga para pedagang kuliner yang sangat membutuhkan bisa terbantu," ujar Alzier, Sabtu (26/2/2022).
Ketidak-siapan pemerintah mendistribusikan minyak goreng memicu keresahan dan tindak kejahatan. Karena pembelian dibatasi, masyarakat panik dan membeli untuk menimbun atau menjual kembali (pedagang dadakan). Sementara itu, para pengusaha terangsang untuk menimbun. Temuan ratusan ribu liter di gudang Perusahaan yang di tengah kota Bandar Lampung adalah salah satu contoh upaya penyimpangan.
Sementara itu, penelusuran koran ini, salah satu perusahaan mewajibkan toko sembako membeli satu karton santan rosebrand Rp 110 ribu setiap beli satu karton minyak goreng tawon 1 liter seharga Rp 160 ribu. Cara ini dikejam Alzier. Menurutnya dilarang produsen melakukan pemberlakuan pembelian minyak goreng kepada konsumen dengan mewajibkan membeli produk dengan batas nominal tertentu. Praktik itu bertentangan dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU perlindungan Konsumen itu ada hak dan kewajiban pelaku usaha pasal 8 menyatakan pelaku usaha harus bersikap jujur memberi informasi yang benar.
Di tempat terpisah, antrian panjang masih mewarnai Indogrosir Bandarlampung, Sabtu (26/2/2022). Butuh waktu dua jam untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng murah. Sementara untuk member merah mendapatkan jatah satu dus. Namun jam baru jam 11.00 wib, minyak dinyatakan habis.
(Rls/red)