Sebab, atas pertimbangan kondisi keuangan daerah, Pemkab Lamsel tak mampu melakukan penambahan pada anggaran Pilkada 2020. Lantaran hal tersebut, Pemkab Lamsel kemudian mengajukan usulan penambahan anggaran Pilkada ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kendati demikian, KPU Lamsel enggan duduk manis menanti upaya Pemkab mencari anggaran tambahan. KPU Lamsel juga mengajukan penambahan anggaran ke KPU RI melalui KPU Provinsi Lampung.
“Karena Pemda gak sanggup, mereka mengajukan penambahan ke pusat (Mendagri, red). Kita juga sama, mengajukan permohonan penambahan anggaran ke KPU RI, melalui KPU Provinsi Lampung. Hari ini, kita selesai mengajukan semua berkasnya,” kata Sekretaris KPU Lamsel, Bejo Purnomo senin,(15/6/2020).
Bejo menambahkan, pengajuan penambahan anggaran tersebut di picu dari kewajiban penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemilihan Suara (TPS), dengan melakukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyelenggara maupun pemilih.
Selain itu, juga dilakukan penambahan TPS. Dengan membatasi maksimal 500 orang pemilih dalam setiap TPS. Untuk itu, dari jumlah semula 1520 TPS bertambah menjadi 1925 TPS, terdapat 405 TPS tambahan.
“Hal itu tertuang dalam SE KPU pusat, KPU Lamsel wajib menambah jumlah TPS untuk mengakomodir seluruh hak pilih,”imbuhnya.
Dikatakan Bejo, sebelumnya Pemkab Lamsel telah memploting anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 38,3 miliar. Sementara, untuk penambahan TPS diperlukan sekitar Rp2 miliar dan anggaran untuk pengadaan APD sebesar Rp7,7 miliar.
“Kalaupun ada bantuan yang berupa barang (APD, red) bisa dituangkan dalam bentuk hibah. Tapi, ya sampai hari ini belum ada itu. Karenanya, kami masih terus berupaya mengajukannya. Mudah-mudahan terealisasi dan Pilkada berjalan aman,” Harapnya (*)