Hermoni.AR Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Negeri Pandan saat dikonfirmasi (03/05) menjelaskan bahwa pihak Lembaga BPD sampai saat ini belum menerima berkas apapun,
Sampai saat ini kami belum menerima Laporan Pertanggung Jawabab (LPJ) perealisasian anggara DD tahap 3 tahun 2019 secara rinci senilai Rp 395.976.997
dan RAPBDes tahun anggaran 2020 senilai Rp 1.614.882.540 serta rincian atau Rencana Anggara Belanja (RAB) dana DD tahap 1 tahun 2020 yang saat ini sedang dalam pengerjaan senilai Rp 410.272.800" Jelasnya
BPD kan mitra kerja Kepala Desa dan berhak untuk mengawasi kinrja Kepala Desa seseuai aturan maka wajar dong kalau BPD surati Kades untuk kerjasama dalam membangun desa" Imbuhnya,
Selain itu terkait pelaksanaan pembangunan desa, ia menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa kami meminta pihak Aparatur Desa khususnya Kepala Desa jangan main kucing-kucingan atau sumput-sumputan,
Sebagai BPD kami meminta kepada pihak aparatur desa atau Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang anggarannya menggunakan anggaran Negara untuk kepentingan rakyat hendaknya harus terbuka dan trasparan terhadap masyarakat" Tegasnya
Yang terjadi saat ini kami pihak BPD seakan dibodohi oleh Kades karena penggunaan anggaran DD tahap 3 tahun 2019 tidak jelas rincianya, RAPBDes tahun 2020 belum diserahkan dan penggunaan dana DD tahap 1 tahun 2020 Rencana Anggaran Belanjanya tidak disampaikan kepada BPD, kalau seperti ini bagaimana BPD bisa bekerja dengan baik sebagai pengawas" Tandas Hermoni
Kades Negeri Pandan Suplimansyah saat akan dikonfirmasi (04/05) di Kontor Desa kebetulan sedang tidak masuk Kantor hanya dialog dengan salah seorang yang mengaku aparatur desa yang tidak memasang papan mengatakan bahwa Kades tidak masuk kantor,
Maaf Mas" pak Kades saat ini sedang tidak ngantor atau lain waktu aja Mas kesini, tetapi sama aja Mas kalau pak Kades kami jarang masuk kantor mungkin ngantornya dirumah aja karena corona" terang penjaga sambil senyum kecil (red)